Gugatan Lubuk Mata Kucing, Pemko Menang di MA

admin January 22, 2015 0
Gugatan Lubuk Mata Kucing, Pemko Menang di MA

PADANGPANJANG, SO – Gugatan H Nasir Zet Datuak Dikoto, mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan, terhadap Pemerintah Kota Padangpanjang, PDAM Padangpanjang dan Marsalsaf Datuak Sidi Nan Sati atas tanah Komplek Pemandian Lubuk Mata Kucing secara hukum ditolak dengan keluarnya keputusan Kasasi Mahkamah Agung nomor perkara 512/K/Pdt/2013 tertanggal 12 Desember 2013.

Hal itu disampaikan Walikota Padangpanjang melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota (Setdako), Ewasoska SH di ruang kerjanya, Kamis (8/1).

“Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, diterima tanggal 23 Desember 2014. Hal ini sekaligus menjadi putusan akhir dari rangkaian proses hukum gugatan perdata sejak tahun 2011 terhadap kepemilikan komplek seluas 3.300 m2. Tanah itu selama ini digunakan untuk kepentingan umum masyarakat Padangpanjang sebagai sumber air bersih, sumber air irigasi / pengairan dan kepentingan umum lainnya,” kata Ewasoska.

Ia menjelaskan, sebelum penyelesaian melalui proses tiga tingkatan persidangan, mulai dari Pengadilan Negeri Padangpanjang, Pengadilan Tinggi Padang dan terakhir Mahkamah Agung, beberapa kali percobaan mediasi atau usaha perdamaian. Namun, tidak berhasil mendapatkan kata sepakat. Gugatan pertama kali didaftarkan oleh H Nasir Zet Datuak Dikoto sebagai penggugat pada Pengadilan Negeri Padangpanjang tanggal 16 Juli 2011 dengan nomor perkara 04/Pdt.G/2011/PN.PP. Hasilnya, putusan hakim menolak semua gugatan penggugat tertanggal 3 Januari 2012.

Penggugat kemudian melanjutkan ke tahap banding di Pengadilan Tinggi Padang dengan nomor perkara 46/PDT/2012/PT.PDG yang malah menguatkan keputusan penolakan dengan keluarnya putusan tanggal 24 Juli 2012. Terakhir, penggugat melanjutkan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan hasil tetap ditolak.

“Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka tanah Komplek Pemandian Lubuk Mata Kucing adalah sah milik Pemerintah Kota Padangpanjang. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membenarkan keputusan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai dengan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek sengketa adalah hak ulayat kaumnya,” papar Ewasoska.

Pemandian Lubuk Mata Kucing dilihat dari sejarahnya, sambung Ewasoska, didirikan oleh Pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Pada awalnya, dibuat berbentuk bendungan yang digunakan untuk irigasi / pengairan sawah anak Nagari Bukit Surungan dan masyarakat Silaing Bawah.

Beberapa tahun kemudian (sekitar tahun 1918), dibangun kolam dekat bendungan irigasi tersebut yang digunakan sebagai lokasi latihan berenang militer yang akhirnya dipersewakan untuk pemandian umum yang dijaga dan diurus oleh militer Belanda.

“Pada tahun 1935 pengawasannya diserahkan dari Militer Belanda kepada Pemerintah Sipil (oneder ofdeling staad), yang kemudian sejalan dengan bubarnya oneder ofdeling staad pada tahun 1937, pengawasannya dipindahkan ke Pasar Fonds Padangpanjang,” jelasnya.

Menjelang pendudukan Jepang di Indonesia, Nagari Bukit Surungan pernah meminta kewenangan pengawasan pada Pemerintah Belanda. Tetapi, karena berkaitan dengan kepentingan umum, permintaan tersebut ditolak. Pada masa pendudukan Jepang, pengelolaan dan pengawasan diambil-alih oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus 1945.

Pada akhirnya, sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, Pemandian Lubuk Mata Kucing dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (yang dalam hal ini Pemerintah Kota Padangpanjang), merujuk kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Leave A Response »