Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Menegakkan Kebenaran

Top Fm January 26, 2019 0
Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Menegakkan Kebenaran

Padang Panjang – Pemaparan materi oleh para narasumber, pada Rapat kerja (Raker) ISI Padang Panjang tahun 2019 dari tanggal 24 sampai 27 Januari, bertempat  di Rocky Plaza Hotel Padang, Sabtu (26/01).

Ada beberapa materi yang disampaikan diantaranya, Materi Pengoptimalan  Peran SPI dalam Mendukung Terwujudnya Reformasi Birokrasi, disampaikan oleh Jamal Wiwoho Itjen Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti, selanjutnya materi Perencanaan Program dan Anggaran pada PTN, oleh Akhmad Makhmudin Kabag Perencanaan Progam dan Anggaran, Biro Perencanaan Kemenristek Dikti. Terakhir Materi keberhasilan kinerja, disampaikan oleh Novesar Jamarun, selaku Rektor ISI Padang Panjang

Novesar Jamarun dalam paparannya menyampaikan, agar terbebas dari penyalahgunaan keuangan Negara, harus meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu, terbuka dan fleksibel. Terkait hal itu tentu harus memiliki transparansi untuk membangun ISI Padang Panjang.

“Dalam penyusunan Renstra 2020/2025, pembentukan prodi baru, penyusunan statuta 2020, SOTK, dan Akreditasi. Kita menggenjot peningkatan Sumber Daya Manusia, percepatan para Doktor untuk menjadi guru besar. Selanjutnya riset percepatan guru besar harus segera dilakukan melalu jurnal terscopus, dapat saya informasikan bahwa serapan anggaran tahun 2018 semakin meningkat, yakni 94,69 %. Sedangkan dana untuk tahun 2019 ini berjumlah Rp. 58.317.671.00,-” jelasnya.

Novesar menambahkan, Bidang Akademik juga mengalami peningkatan yang pesat, 75 % terjadi peningkatan pada mahasiswa, 50 % pada mahasiswa penerima beasiswa dengan komposisi 901 Bidikmisi, dan 121 beasiswa PPA. Sedangkan Akreditasi B untuk Institusi, dan 9 dari 12 Prodi terakreditasi B.

Tahun ini direncanakan 4 prodi ISI Padang Panjang, diharapkan mendapat akreditasi A, sementara ISI menjadi peringkat ke 85, pada anugerah KIP 2018, dan Lembaga Penelitian LPMPP dengan status Madya harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan.

Sementara itu, Itjen Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti Jamal Wiwoho, menyampaikan, reformasi birokrasi harus dilakukan dengan pergeseran fungsi pengawasan internal dengan paradigma baru sebagai konsultan dan katalisator untuk memecahkan masalah membantu klien proaktif, serta sifat tekomendasi post dan pre audit, korektif, preventif, dan prefiktif, pendekatannya tidak hanya untuk mencapai kemenangan saja, namum subyek-subyek (patnership) win-win.

“ Organisasi sebagai alat/tools manajemen unggulan, dimana Indikator kerja dan jumlah bantuan atau manfaat pencapaian Good Govermance, harus tercapai,” Tutur mantan Wakil Rektor II UNS Surakarta, Jawa Tengah tersebut.

Kabag Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan Kemenristek Dikti, Akhmal Mahmudin mengatakan, penganggaran harus berbasis kinerja, dan penerapan penganggaran. Perencanaan anggaran penyusunan RKA-KL 2019, dan pemanfaatan Anggaran BOPTN, Ini juga melakukan sitem informasi perencanaan dan penganggaran.

“ Pengelolaan anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan monev serta pelaksanakaan anggaran 2019 harus dilakukan, sehingga dapat tercapai indek Perguruan Tinggi dan Indek Birokrasi yang bagus,” ujar Akhmal. (Sjd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »